Peremajaan sawit rakyat yang menjadi program nasional cukup kompleks pelaksaannya di lapangan. Melalui FGD, dicari root causesnya serta exit strateginya.
Peremajaan sawit rakyat atau yang sering dikenal dengan istilah PSR merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting bagi keberlanjutan kebun sawit rakyat. Meskipun sudah disiapkan anggaran Rp 30 juta per hektare, namun di lapangan terdapat banyak tantangan yang relatif berat.
Dalam FGD yang dilaksanakan di Jakarta, 8 Mei 2024, para pihak seperti Kementerian Pertanian, BPDPKS, masyarakat madani, para pengusaha sawit dan lainnya menggarisbawahi, sekalipun ada perencanaan dan pendampingan, namun target untuk PSR ini tidak mudah dicapai. Padahal, tanpa kesuksesan PSR maka peningkatan produksi sawit nasional bisa terganggu.
Dalam FGD di salah satu hotel di Kuningan itu menjadi lebih jelas, masalah PSR bisa datang dari pekebun, namun juga dari aturan yang dianggap menyulitkan. Pekebun misalnya, sangat sering kali tidak memahami prosedur pelaksanaan penganggaran serta pertanggungjawaban. Tidak sedikit pula, pekebun yang menolak dana PSR Rp 30 juta, karena menunggu datangnya implementasi dana PSR Rp 60 juta.
Bahkan, dalam sebuah cerita salah seorang peserta, petani seringkali melihat bantuan dana PSR justru menjadi beban. Setelah menerima dana, tidak ada jaminan sawitnya hidup dan berbuah seperti yang diharapkan. Belum lagi adanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya, tidak sedikit petani yang menolak dana PSR.
Belum lagi soal legalitas lahan yang kadangkala belum clear atau malah kebunnya masuk wilayah hutan. Dalam hal ini, peranan Kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta fleksibilitas pelaksanaan aturan, sangat dibutuhkan.
FGD menjadi lebih relevan dengan diskusi yang aktif diikuti oleh perwakilan semua peserta. Berbagai masukan dan pendapat disampaikan termasuk masalah teknis seperti pembelian benih, pemetaan dan soal kemitraan.
FGD tanggal 8 Mei itu merupakan awal dari kegiatan riset mencari solusi kompleksitas PSR. FGD akan dilanjutkan beberapa diskusi lanjutan serta melihat langsung praktek di lapangan di beberapa wilayah Indonesia dengan maksud solusi yang dihasilkan lebih doable. ()
[gallery ids="3112,3113,3114,3115,3116"]