Melalui media sosial Truth Social, Senin 7/7, Presiden AS mengunggah tarif yang dikenakan pada Indonesia mulai 1 Agutsus 2025, sebesar 32 persen. Bergeming dari tarif 2 April 2025 yang lalu. Artinya, meskipun Indonesia telah mengirimkan delegasi tingkat Menteri Koordinator untuk menego tarif tersebut, hasilnya belum seperti yang diharapkan.
Tarif 32 persen tersebut rupanya dikenakan untuk semua produk asal Indonesia yang masuk negara Amerika Serikat. Bahkan juga untuk barang yang diteruskan via negara ketiga dengan maksud menghindari tarif yang lebih tinggi.
Trump berkilah, pengenaan tarif dimaksud dipicu oleh defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang membengkak dari tahun ke tahun yang dinilai bisa menjadi ancaman ekonomi dan keamanan nasional. Dan memang, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa Indonesia senantiasa surplus hampir sepuluh tahun belakangan ini. Angkanya mulai kisaran 8 milyar dolar hingga 16 milyar dolar.
Bisa jadi, angka-angka perdagangan bilateral itulah yang mungkin menyebabkan tim negosiasi dibawah Menteri Koodinator Perekonomian tidak memiliki alasan cukup kuat untuk menego tarif yang dipatok pada 2 April lalu. Alih-alih turun, Presiden Trump mengatakan bahwa tarif itu masih dibawah harapannya.
Adapun tren peningkatan neraca perdagangan Indonesia dengan AS lebih didorong oleh neraca perdagangan non-migas. Sementara untuk perdagangan migas, Indonesia mengalami defisit.
Sepanjang Januari-Maret 2025 misalnya, komoditas utama yang diekspor ke AS sangat didominasi oleh ekspor komoditas non-migas, antara lain mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) senilai USD 1.220 juta atau mencakup 16,71 persen dari total ekspor Indonesia ke AS. Adapun komoditas berupa terakhir lemak, dan minyak hewan nabati (HS 15) alias minyak sawit dengan porsi sebesar 6,94 persen. Bsa jadi ceritanya akan lain bila sawit dimasukkan dalam komoditas migas.
Nasib Minyak Sawit dan Turunannya
Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor tradisional sawit kita. Dalam beberapa tahun belakangan, Amerika Serikat menempati lima besar importir CPO Indonesia. Disana, selain untuk aneka keperluan makanan dan kosmetik, CPO konon sangat baik untuk membuat margarine.
Menurut data BPS, pada tahun lalu importir minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, tertinggi dipegang oleh India (4,3 juta ton), disusul Pakiskan (3 juta ton), Tiongkok (2,3 juta ton) dan Amerika Serikat (1,4 juta ton) baru kemudian Banglades (1 juta ton). Gapki awalnya berharap, jika negosiasi berhasil dan didukung kebijakan Pemerintah yang tepat, maka diharapkan ekspor sawit ke Amerika Serikat bisa segera mencapai 3 juta ton dalam setahun.
Repotnya, Indonesia sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan turunannya kini bersaing cukup ketat dalam memperebutkan pangsa pasar Amerika Serikat dengan negara jiran Malaysia. Dalam daftar 14 negara yang baru saja dikenakan tarif oleh Trump, Malaysia dikenakan 25 persen atau 7 persen lebih rendah dibandingkan Indonesia. Mengingat eksportir kita dibebani lebih banya pungutan, jika sawit diekspr dengan harga yang sama maka sawit Malaysia akan lebih murah bagi importir Amerika Serikat.
Nah, jika saja masih menghendaki agar eskpor ke Amerika Serikat terus berjalan, maka beberapa opsi harus dilakukan di tengah pasar yang bergejolak. Pertama, tentu para pengusaha berharap Pemerintah dapat menurunkan berbagai pungutan ekspor sehingga harga sawit tetap kompetitif. Atau kedua, jika pungutan tetap harus ada, maka eksportir harus bersedia untuk menurunkan margin keuntungannya. Opsi lainnya kiranya Pemerintah membeli produk Amerika Serikat lebih banyak seperti produk pertanian, daging, kedelai yang menjadi kebutuhan RI sehingga mengurangi surplus dan akhirnya bersedia menurunkan tarif.
Opsi terakhir yang memang saat ini lagi terus digalakkan adalah melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara non tradisional. Masih terdapat banyak negara yang butuh sawit Indonesia namun sejauh ini belum pernah kita sapa. ()