Industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain menyumbang devisa negara dalam jumlah besar, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah. Namun, di tengah tekanan global dan tantangan internal seperti penurunan produktivitas serta tuntutan keberlanjutan, kolaborasi menjadi kunci utama untuk menjaga daya saing industri ini.
Menjawab kebutuhan tersebut, Perkumpulan Pusat Kajian Strategis Kelapa Sawit Indonesia (IPOSS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pada Selasa, 17 Juni 2025 yang dilaksanakan di kantor GAPKI, Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Pengurus IPOSS, Nanang Hendarsah, menyampaikan apresiasi kepada GAPKI atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya seremoni, tetapi langkah awal untuk menghadirkan kebijakan dan praktik industri yang kuat, tangguh, dan berdaya saing global. Acara penandatanganan berlangsung dengan penuh semangat kolaboratif, mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk memperjuangkan masa depan sawit Indonesia yang lebih tangguh.
IPOSS hadir sebagai lembaga yang fokus pada riset strategis, komunikasi publik, dan advokasi kebijakan berbasis data. Sementara GAPKI, sebagai asosiasi perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang telah lama mewakili kepentingan pelaku usaha di tingkat nasional dan internasional. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan pengalaman industri dapat saling memperkuat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis yang penting bagi keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. “Saya berpendapat momen ini adalah sebuah langkah strategis yang penting untuk keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tantangan global mengenai keberlanjutan industri sawit, GAPKI menyadari pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat posisi,” ujarnya.
Seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan besar yang menjadi perhatian dalam kerja sama ini adalah penurunan produktivitas kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Produktivitas yang menurun bukan hanya berdampak pada efisiensi usaha, tetapi juga memengaruhi daya saing Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
Dalam wawancara khusus bersama IPOSS, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut bahwa ada beberapa strategi kunci yang perlu segera dijalankan oleh para pemangku kepentingan.
“Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain memastikan bahwa program Peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Selain itu, peremajaan kebun besar juga harus didorong, dengan menggunakan klon-klon unggul yang tahan terhadap penyakit ganoderma, serta mengimplementasikan praktik budidaya yang baik seperti GAP (Good Agricultural Practices) dan GMP (Good Manufacturing Practices),” ujar Eddy.
Melalui nota kesepahaman ini, GAPKI dan IPOSS berharap bisa mendorong solusi-solusi nyata yang berbasis data, disertai penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput. Terlebih, di tengah tekanan regulasi global seperti EUDR (EU Deforestation Regulation) dan hambatan perdagangan dari negara mitra, industri sawit nasional membutuhkan posisi tawar yang lebih kuat dan narasi keberlanjutan yang didukung oleh bukti dan pencapaian nyata.
Langkah kolaboratif ini menjadi bukti bahwa industri sawit Indonesia tidak berjalan sendiri. Dengan dukungan riset, advokasi kebijakan, dan sinergi antarlembaga, sawit Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi model industri yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. ()