Hubungan antara India dan Pakistan memang telah mereda setelah sempat memanas beberapa waktu lalu. Namun, sebagai dua negara dengan sejarah panjang ketegangan, potensi konflik tetap menjadi risiko yang patut diwaspadai, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Indonesia, sebagai negara pengekspor utama minyak kelapa sawit, sangat berkepentingan terhadap stabilitas di kawasan Asia Selatan, mengingat India dan Pakistan termasuk tiga besar pasar utama ekspor sawit nasional.
Menurut laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2024, India tercatat sebagai negara tujuan ekspor sawit terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok, dengan volume sekitar 5 juta ton per tahun. Sementara itu, Pakistan menyerap sekitar 3 juta ton. Jika digabungkan, kedua negara ini menyumbang sekitar 8 juta ton dari total ekspor sawit Indonesia yang mencapai 29,5 juta ton pada tahun yang sama. Artinya, lebih dari 25% ekspor sawit nasional bergantung pada kestabilan hubungan antara kedua negara Asia Selatan ini.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan bahwa apabila ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat hingga mengganggu jalur perdagangan, maka ekspor sawit Indonesia bisa terdampak cukup serius. Penurunan ekspor akan meningkatkan stok dalam negeri yang pada akhirnya bisa menekan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global.
“Kalau ekspor kita menurun ke kedua negara tersebut, maka stok akan naik dan bisa menekan harga. Bukan hanya minyak sawit, tetapi semua minyak nabati akan tertekan harganya,” ujar Eddy kepada detik.com.
Untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut, pelaku industri dan pemerintah mulai menyusun strategi diversifikasi pasar. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah memperluas tujuan ekspor ke negara-negara yang selama ini belum digarap secara maksimal. Mesir, misalnya, muncul sebagai pasar alternatif yang menjanjikan. Saat ini, volume ekspor sawit Indonesia ke Mesir masih tergolong kecil, yakni sekitar 840 ribu ton per tahun. Namun, dengan letaknya yang strategis, Mesir dinilai dapat menjadi hgerbang utama untuk menjangkau kawasan Timur Tengah dan Afrika.
“Akhir bulan ini kami bersama pemerintah akan ke Mesir. Ini bagian dari upaya peningkatan ekspor dan diversifikasi pasar,” kata Eddy, menekankan pentingnya membuka jalur baru agar industri tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti India dan Pakistan.
Selain ekspansi pasar, pelaku industri juga berharap adanya kebijakan dalam negeri yang lebih adaptif. Kenaikan pungutan ekspor (PE) CPO dari 7,5% menjadi 10% yang mulai berlaku pada 17 Mei 2025 menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah tekanan pasar global. Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan program biodiesel dan peremajaan kebun rakyat, pengusaha berharap agar ada ruang evaluasi yang terbuka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan peninjauan ulang kebijakan pungutan ekspor melalui Komite Pengarah BPDP, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri sawit nasional.
Langkah-langkah strategis seperti ini menunjukkan bahwa industri sawit Indonesia kini berada dalam fase transisi menuju pola yang lebih adaptif dan tangguh. Tantangan dari luar seperti konflik geopolitik atau fluktuasi harga global memang tak terhindarkan. Namun dengan respons cepat, koordinasi erat antara dunia usaha dan pemerintah, serta upaya serius untuk membuka pasar baru, industri ini memiliki peluang untuk tumbuh lebih stabil dalam jangka panjang.
Indonesia, sebagai pemain utama dalam industri minyak kelapa sawit global, memiliki posisi strategis yang tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga terus diperkuat. Tantangan geopolitik seperti konflik India–Pakistan menjadi pengingat bahwa ketahanan ekspor tidak cukup dibangun dengan volume, tetapi harus didukung oleh diversifikasi pasar dan kebijakan yang tanggap terhadap dinamika global. ()